PENGARUH KENAIKAN HARGA BBM TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) memang merupakan momok bagi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Muhammad Jusuf Kalla (MJK), karena dengan adanya keputusan untuk menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) akan melahirkan permasalahan yang komplek bagi semua bidang. Dan hal ini tidak bisa dihindari, berbagai bentuk penolakan timbul dengan berbagai cara. Mulai dari mahasiswa dengan budaya demonstrasinya, masyarakat yang menunjukkan caranya sendiri, bahkan aksi mogok makan yang dilakukan oleh suatu anggota Dewan saat sidang paripurna dalam keadaan kebinggungan, karena belum adanya kejelasan yang pasti. Semua bentuk penolakan itu disadari oleh Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Muhammad Jusuf Kalla (MJK) dan dianggap wajar, tetapi disisi lain Pemerintah harus mampu menyesuaikan semua permasalahan dengan berbagai resiko.

Presiden merupakan pihak yang bertanggung jawab atas semua permasalahan yang ada pada saat ini, dimana dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengejutkan mahasiswa dan semua lapisan masyarakat, merupakan dampak negatif pada stabilitas Nasional, untuk itu pihak asing yang mempunyai tujuan tertentu akan sangat senang menyaksikan itu, mereka bisa memanfaatkan untuk merugikan bangsa kita. Inilah yang akan diantisipasi oleh bangsa Indonesia. Secara umum, karena saat ini Pemerintah sibuk mengurusi kasus Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan mengakibatkan kenaikan harga-harga kebutuhan pangan dan non pangan. Seharusnya Pemerintah bisa menggunakan alternative yang lain dengan meningkatkan efisiensi Pertamina. Alasan Pemerintah yang menjanjikan akan penyaluran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kepentingan umum ternyata tidak memiliki kejelasan sasarannya.

Krisis ekonomi berdampak pada kemampuan anggaran pemerintah. Maka di era reformasi mulai terasa beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Tetapi lebih dari itu, mulai disadari perlunya mereformasi industri perminyakan kita untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitasnya. Maka dirumuskan suatu strategi dan untuk itu harga Bahan Bakar minyak (BBM) harus dirasionalisasi secara bertahap.

Dalam hubungan ini pemerintah dengan persetujuan DPR, menetapkan suatu formula penyesuaian harga secara teratur dan bertahap. Namun ini hanya dijalankan selama kira-kira setahun. Di bulan Januari 2003, Presiden Megawati mendapat kritikan karena menyetujui kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pada waktu mengumumkannya, Presiden Megawati menyatakan bahwa keputusan pahit itu diambil untuk kepentingan jangka panjang biarpun akan mempengaruhi popularitasnya.

Alhasil, dalam keadaan dimana harga minyak Internasional membumbung seperti sekarang ini beban pemerintah semakin membengkak karena subsidi itu memang ada. Bila kita tidak mempunyai minyak sendiri dan harus sepenuhnya membeli dari luar seperti dialami banyak negara maka selisih harga impor dengan harga jual ke konsumen dalam negeri harus ada yang menutup. Mengapa bila minyak itu kita miliki sendiri lalu harganya tidak boleh ditetapkan sesuai harga pasar bukankah ini berarti bahwa milik sendiri boleh dihambur-hamburkan. Banyak pihak memang bisa berpesta pora dengan penghambur-hamburan ini. Subsidi minyak tanah dan Bahan Bakar Minyak (BBM) lain yang begitu besar hanya sebagian kecil saja yang dirasakan oleh penduduk berpendapatan rendah. Kelas menengah dan kelompok kaya jugalah yang menikmatinya. Lebih celaka lagi, orang luar ikut menikmati karena penyelundupan keluar semakin marak. Lalu kenapa selalu ada tantangan untuk menerapkan harga rasional pada Bahan Bakar Minyak (BBM) jawabannya, untuk melindungi kepentingan rakyat banyak. Ini salah kaprah yang paling besar dan yang menjerumuskan. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) harus naik. Dampaknya akan ada. Argumen inflasi dipakai untuk menentangnya. Tetapi bahaya inflasi itu arah bertahap lebih banyak disebabkan karena formula penyesuaian harga secara itu kita. 

Mahasiswa benar, bahwa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan menyebabkan kenaikan berbagai kebutuhan hidup yaitu kebutuhan pangan dan non pangan sebagaimana ditunjukkan oleh lonjakan inflasi yang cukup tinggi. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ini diikuti dengan kebijakan lain yang dapat mengendalikan lonjakan inflasi yang disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. Selain itu program kompensasi maka program pembangunan infrastruktur di daerah pedasaan dan perkotaan perlu mendapat prioritas pemerintah untuk meminimalisasikan jumlah penduduk miskin akibat adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Melihat kompensasi dan pengeluaran masyarakat miskin, maka program yang dapat disignifikasikan membantu masyarakat adalah program di bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan transportasi. Masalahnya ada implementasi dari program tersebut. Selama ini program kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dijalankan tidak efektif dan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kenaikan harga tentu akan mengakibatkan penurunan daya beli (pendapatan riil). Dampak ini sangat bervariasi tergantung pada pola konsumsi dan sensitifitas dari harga masing-masing komoditi terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hubungan Antara Hukum, Ekonomi, Dan Kesejahteraan Masyarakat

Tulisan saya kali adalah menjelaskan tentang hubungan antara hukum ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan hal yang selalu diinginkan serta diharapkan oleh setiap orang, tentunya dengan suatu proses melalui hukum ekonomi lah yang merupakan satu dari berbagai hal yang akan mewujudkan kesejahteraan pada suatu masyarakat.

            Kesejahteraan masyarakat itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantanranya yaitu faktor intern maupun faktor ekstern, di mana faktor intern itu datangnya dari dalam seperti peran dari masyarakat itu sendiri untuk mendukung supaya mendapatkan kesejahteraan, kemudian faktor ekstern, faktor ekstern itu datangnya dari luar seperti peran pemerintah dalam membantu untuk mewujudkan kesejahteraan para masyarakatnya.

Hubungan antara hukum dan ekonomi

Ekonomi merupakan suatu wadah atau bentuk organisasi masyarakat yang memiliki tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehidupan ekonomi mensyaratkan adanya tertib social yang di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi.  Disisi lain, ekonomi memiliki pengaruh sendiri terhadap hukum. Pengaruh ini dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan untung-rugi yang berpengaruh pada kerja hukum.

Karena tidak semua orang patuh terhadap hukum atas dasar hukum memang harus di taati. Masyarakat pun bisa mentaati hukum karena tujuan-tujuan lain untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Sebaliknya, jika tidak melihat keuntungan eknomis, maka akan rugi dan tidak mentaati hukum yang ada. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia tidak lah merata, di karenakan tidak di jiwai aspek kemanusiaan dan aspek yang menyeluruh.

Terbukti bahwa hasil positif dari perkembangan yang pesat ini hanya berarti untuk para pelaku ekonomi beskala besar atau di sebut golongan atas. Sedangkan golongan bawah, mereka justru dirugikan karena tidak dapat menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi.  Ada 2 model dalam strategi pembangunan ekonomi, yaitu : a. model ekonomi berencana b. model ekonomi pasar. 

Model ekonomi berencana, menekankan tujuan dan menyandarkan kekuatan pada hukum, maka akan di lihat sebagai suatu transformasi dari kegiatan ekonomi. Negara sebagai pendukung utama dalam rencana. Di sini hukum sebagai penterjemah tujuan ke bentuk norma-norma dan sebagai acuan yang di cita-citakan.

Sedangkan ekonomi pasar tidak digerakkan dari pusat kekuasaan, akan tetapi ke mekanisme pasar, seperti permintaan dan penawaran. Di sini hukum dipandang sebagai ramalan, pandangan, dan jaminan kepastian hukum demi lancarnya suatu usaha. Dan juga sebagai media kreatif bagi pelaku usaha atau sebagai jaminan pelindung agar merasa aman dalam bertransaksi.

            Peran hukum ekonomi di masyarakat itu sebagai suatu fungsi yang memfasilitaskan semua kegiatan ekonomi serta perdagangan dalam kehidupan masyarakat, di mana semua ini dikemukakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Hukum ekonomi dalam hal ini adalah hukum pidana yang akan merangkul semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, sehingga hukum pidana dalam ekonomi akan mencegah serta memberikan pengawasan yang lebih terhadap perilaku-perilaku menyimpang yang nantinya akan terjadi dalam kegiatan perekonomian, di mana perilaku menyimpang tersebut akan merugikan sebagian atau seluruh masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi sehari-hari.

            Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para masyarakat yang dijadikan sebagai aktivitas sehari-hari merupakan tujuan untuk terpenuhinya semua kebutuhan dan kesejahteraan dalam diri masyarakat tersebut, sehingga semua orang yang hidup dalam dunia ini melakukan aktivitas ekonomi. Melihat tujuan dari seluruh masyarakat melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, maka muncullah hukum ekonomi yang nantinya akan membantu para masyarakat dalam melaksanakan aktivitas nya sehari-hari. Di mana dalam hal ini peranan hukum ekonomi telah mempunyai suatu peranan yang penting pula dalam membantu masyarakat.

            Hukum ekonomi pun yang diberlakukan dalam aktivitas perekonomian masyarakat harus mempunya kekuatan super, agar dapat membasmi semua perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan. Dengan adanya hukum ekonomi yang kuat kesejahteraan dalam masyarakat akan menjadi lebih mudah untuk didapatkan, sebaliknya jika hukum ekonominya lemah maka akan sangat sulit untuk mencapai kesejahteraan tersebut.

            Untuk membantu bekerjanya hukum ekonomi, dalam hal ini hukum ekonomi merupakan hal yang tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya peranan pemerintah di dalamnya. Lalu apa yang akan dilakukan pemerintah? pemerintah akan terus mengawasi berjalannya hukum ekonomi serta akan menjalankan hukum ekonomi tersebut sebagaimana mestinya dalam mengontrol semua kegiatan-kegiatan ekonomi dalam masyarakat.

            Adapun beberapa langkah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pertama, melakukan peningkatan kesejahteran untuk masyarakat kurang mampu, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah mendahulukan masyarakat kurang mampu dibandingakn dengan masyarakat yang sudah berkecukupan, realisasinya dalam hal ini dapat diwujudkan dalam pembagian subsidi, pemerintah dapat memberikan mereka para masyarakat kurang mampu sebuah perhatian lebih serta bimbingan yang akan menuntun mereka ke arah kesejahteraan.

           

Pengaruh Variabel-variabel Makro Terhadap Perekonomian Suatu Negara

PENGARUH VARIABEL-VARIABEL MARKO TERHADAP PEREKONOMIAN SUATU NEGARA

Ekonomi makro Indonesia adalah suatu sistem yang mempelajari tentang perubahan ekonomi di indonesia yang membawa pengaruh besar terhadap masyarakat, pasar, dan juga perusahaan. Dengan kata lain ekonomi makro indonesia adalah sistem yang melakukan analisa mengenai segala bentuk perubahaan kondisi ekonomi Indonesia untuk mencapai hasil analisa terbaik. Bentuk perubahaan ekonomi yang dimaksud di sini meliputi tentang pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan kestabilitasan harga, serta tercapai atau tidaknya kesimbangan neraca yang dilakukan secara berkesinambungan.

Tiga Variabel dalam Ekonomi Makro Indonesia :

1.    Nilai Tukar Rupiah

Ketidakstabilan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar dari waktu ke waktu menyebabkan ketidakstabilanharga saham. Kondisi ini cedurung menimbulkan ke ragu-raguan bagi Investor, sehingga kinerja Bursa Efek Indonesia (BSI) menjadi menurun. Hal ini dapat dilihat dari harga sekuritas atau harga saham yang sedang terjadi baik indeks harga saham sektoral maupun indeks harga saham gabungan

2.    Tingkat Suku Bunga

Faktor makro ekonomi seperti suku bunga SBI dan kurs valuta asing tidak dapat dihindarkan dari perekonomian suatu negara. Faktor makro ekonomi ini dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap perekonomian. Suku bunga SBI, dan kurs valuta asing juga dapat mempengaruhi laba dan tingkat pengembalian modal atau Return On Equity (ROE) suatu perusahaan khususnya perusahaan perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat inflasi, suku bunga SBI dan kurs valuta asing terhadap Return On Equity (ROE).

3.    Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai factor seperti konsumsi masyarakat meningkat, lebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi bahkan spekulasi serta adanya ketidaklancarnya distribusi barang.

Pengaruh positif

Perputaran barang lebih cepat, produksi barang bertambah karena keuntungan pengusaha bertambah, kesempatan kerja bertambah karena terjadinya tambahan investasi, pendapatan nominal bertambah.

Pengaruh negative

Harga barang dan jasa naik, nilai dan kepercayaan terhadap mata unag menurun, menimbulkan tindakan spekulasi, banyak proyek pembangunan macet, dan kesadaran menabung masyarakat berkurang.

 

Di dalam permintaan agregat, ketiga variable tersebut mempengaruhi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, impor dan ekspor, serta pendapatan nasional. Variabel-variabel makro ekonomi yang berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia, yaitu

1.    Konsumsi

Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-barang dan jasa-jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional (pendapatan disposebel) perekonomian tersebut.

2.    Investasi

Investasi adalah pembelian alat-alat modal, persediaan dagang / inventori, dan struktur usaha, termasuk pembelian rumah baru untuk rumah tangga. Investasi dihubungkan dengan sektor bisnis yang ditambahkan kepada persediaan modal fisik. Investasi swasta (private investment) adalah output dari perusahaan yang disimpan untuk perusahaan itu sendiri.

3.    Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah anggaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk keperluan negara ataupun daerah. Adapun APBN dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan. Faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah adalah jumlah penduduk. Pertumbuhan pengeluaran rutin secara signifikan dipengaruhi oleh investasi swasta, jumlah penduduk dna pertumbuhan ekonomi. Sedangkan faktor yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan pengeluaran pembangunan juga jumlah penduduk. Jumlah penduduk merupakan faktor yang paling besar mempengaruhi pengeluaran pemerintah terutama terhadap pengeluaran pembangunan.

4.    Ekspor – Impor

Ekspor-impor merupakan faktor penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, melihat SDA yang kita miliki sangat melimpah. Investasi dalam berbagai bentuknya memberikan banyak pengaruh kepada perekonomian karena terciptanya investasi akan membawa pada kegiatan ekonomi tertentu. Untuk meningktakan ekspor-impor maka pemerintah dan masyarakat harus menaruh perhatian penuh pada potensi-potensi daerah untuk kemajuan ekspor dan barang-barang komoditi ekspor maupun impor. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat ditunjang oleh sektor ekspor-impor yang signifikan.

5.    Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional adalah jumlah yang diterima oleh seluruh rumah tangga (RTK) disuatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama satu tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yaitu :

1.    Permintaan agregat dan penawaran agregat

2.    Konsumsi dan tabungan

3.    Investasi

Andai Aku Menjadi Menteri Perekonomian

Andai Aku Menjadi Menteri Perekonomian

Bagaimana jika aku menjadi Menteri Perekonomian? Untuk berandai-andai saja saya tidak ada kepikiran untuk menjadi seorang menteri, apalagi menteri ekonomi. Menurut saya itu pekerjaan yang sangat sulit untuk saya jalankan. Di lihat dari kepribadian saya sehari-hari saya masih melalaikan tugas dan tidak bertanggung jawab sama apa yang harus saya lakukan.

Dan seperti yang kita lihat Menteri adalah seorang pemimpin Negara yang harus mempunyai rasa tanggung jawab yang kuat dan harus mempunyai kemampuan yang luar biasa. Yang kita lihat sekarang menjadi seorang menteri itu tidak mudah apa lagi melihat kondisi perekonomian di Negara kita sekarang yang tidak seimbang.

 Di mulai dari perbedaan yang sangat jauh, di tengah kota kita lihat mobil-mobil mewah,perumahan yang sangat tertata dan mewah, pendidikan yang terjamin, gedung-gedung bertingkat dan lapangan pekerjaan yang terjamin. Bisa kita bandingkan sekarang dengan pinggiran kota lapak yang sangat sempit, rumah-rumah kumuh, pendidikan yang kurang memadai dan lapangan pekerjaan yang sangat minim.

Bisa kita pikirkan sekarang bagaimana beratnya di kasih tanggung jawab yang sangat besar seperti itu, tugas yang sangat berat yang harus kita jalankan sesuai janji-janji kita kepada seluruh masyarakat Indonesia. Begitu lah tugas menteri kita yang membantu presiden untuk mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan tentang tata perekonomian.   

Untuk berandai-andai jika saya menjadi seorang menteri ekonomi yang harus memimpin Negara yang pertama kali saya lakukan adalah saya membuat lapangan pekerjaan yang sangat banyak dan luas. Kenapa tujuan saya seperti itu? karena banyak sekali pengangguran-pengangguran di negeri kita yang tidak di perhatikan oleh Negara sendiri.

Karena di jaman sekarang lapangan pekerjaan harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Dan bagaimana buat pengangguran yang tidak mempunyai pendidikan? Haruskah di biarkan begitu saja? Bagaimana mereka memenuhi kebutuhan mereka? Nah dari sini lah kita sebagai petinggi Negara harus memperhatikan warga kita yang berada di bawah.

Mengadakan pelatihan kepada masyarakat untuk berwirausaha sehingga pengangguran dapat berkurang atau bahkan menghilang dari masalah perekonomian Indonesia. Karena pengangguran dan kemiskinan akan berdampak pada kondisi ekonomi, sehingga kondisi ekonomi tidak stabil.

Masalah perekonomian Indonesia tidak hanya itu. sektor ekonomi riil, seperti industri rumah tangga, pangan, maupun jasa pun terkadang masih mengalami hambatan hingga saat ini sehingga masalah perekonomian yang ada di Indonesia belum tuntas sepenuhnya.

Usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok pun seringkali mengalami kendala. Alhasil, kita harus berulang kali mengimpor beberapa kebutuhan pokok seperti beras atau gandum dari negara lain. Kenapa demikian? Hal ini disebabkan output pertanian sampai sekarang masih belum cukup memnuhi kebutuhan pokok dalam negeri. Itu disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian.

Bisa kita lihat lahan pertanian di ibukota sudah hampir menghilang ditelan tingginya gedung-gedung bertingkat dan kantor-kantor besar. Inilah titik awal masalah perekonomian Indonesia yang tanpa disadari mempunyai dampak besar terhadap kondisi ekonomi negara tercinta kita ini.

Sekarang kita coba telaah masalah perekonomian Indonesia dari sektor usaha mikro. Pemerintah memang sudah berusaha sebisanya untuk meningkatkan usaha mikro atau usaha kecil dengan memberikan bantuan-bantuan berupa dana, penyuluhan, serta kerja sama dalam rangka mengatasi masalah perekonomian Indonesia. Justru, masalah datang dari persoalan klasik yang hingga saat ini masih terus berlangsung, yaitu birokrasi.

Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan ketika saya menjadi seorang petinggi di Negara yaitu Menteri Perekonomian. Tidak banyak yang harus saya paparkan atau jelaskan apa yang harus saya lakukan. Mungkin penjelasan diatas rangkuman kecil apa yang saya lihat di Negara kita ini.

Saya tidak banyak berandai-andai untuk tugas ini, karena menurut saya ini adalah suatu kedudukan yang tidak bisa saya jalankan. Seperti yang saya jelaskan di atas tugas seorang menteri tidak mudah seperti apa yang kita bayangkan dan inginkan.